Sudah bukan rahasia lagi birokrasi di Indonesia dikenal sangat ruwet dan penuh korupsi. Kondisi ini membuat iklim investasi menjadi tidak kondusif. Namun gerakan anti korupsi akhir-akhir ini malah membuat perekonomian menjadi hampir lumpuh.
Masuknya kembali kepolisian dan kejaksaan ke wilayah antikorupsi yang sudah dipegang oleh KPK, telah membuat perubahan signifikan di operasional birokrasi. Banyak pejabat birokrasi yang enggan dan terlalu berhati-hati dalam menangani anggaran yang akan berjalan. Ketakutan akan dipenjara, membuat mereka tak mau menjadi korban dari “agresifitas” penyidik anti korupsi.
Memang serba salah, bila dibiarkan korupsi akan menggerogoti perekonomian. Namun bila diberantas tuntas bisa melumpuhkan perkonomian itu sendiri, dan ini sudah terjadi dengan serapan anggaran yang sangat rendah. Diduga target pajak yang tidak terpenuhi, juga karena lambannya serapan anggaran ini.
Semua ini kembali ke system birokrasi yang sudah sangat kronis dan penuh korupsi. Apa yang bisa berjalan di birokrasi karena uang, tak ada uang tak akan jalan dan mandek di satu meja. Kondisi ini sudah sangat parah dan membudaya. Diturunkan dari pejabat atau staf sebelumnya ke generasi berikutnya.
Budaya uang pelicin ini memang sangat susah diberantas. Pihak birokrat selalu beralasan anggaran operasional tidak mencukupi atau gaji yang tidak mencukupi sehingga menarik uang dari pihak pemohon. Tentunya ini alasan yang sudah dibuat-buat, ini mengingat makmurnya para birokrat dibandingkan masyarakat Indonesia pada umumnya.
Birokrasi Indonesia juga sangat lambat dalam reformasinya, seperti elektronisasi semua tata pengurusan aplikasi. Semua lebih pada teknis daripada system yang harus direformasi. Alatnya saja yang direformasi tapi sistemnya tidak. Orang masih harus bertatap muka dengan para birokrat sehingga membuka peluang terjadinya korupsi.
Kondisi ini harusnya menjadi perhatian bagi pemerintah dalam mereformasi birokrasi, bukan dengan membuat draf anti kriminalisasi pejabat proyek. Justru ini akan menambah subur korupsi di birokrasi. Reformasi total birokrasi perlu dilakukan, sebelum ekonomi akan lumpuh oleh langkah kebijakan yang tidak jelas.
Paket kebijakan ekonomi hanya membuat persoalan birokrasi menjadi lebih ruwet. Tidak memiliki grand desain yang mampu mengatasi korupsi dan lambatnya birokrasi. Ekonomi Indonesia jalan di tempat karena memang tidak menyelesaikan persoalan yang ada, tapi malah membuat persoalan yang baru.
