Bagi yang “hobi” download lagu, film, software, game secara illegal pasti akan pusing bila Indonesia masuk TPP. Bukan itu saja bisa jadi perkara besar bila benar-benar Indonesia mau menanda-tangani perjanjian TPP atau Trans Pacific Partnership yang sudah diikuti oleh 12 negara ini. Soalnya “law enforcement” akan benar-benar dilakukan.
Sebenarnya illegal download memang dilarang, namun penegakan hukumnya masih abu-abu. Siapa yang mau mengurusi perkara warga asing bila tidak ada aduan dan bukti yang jelas. Nah bila menanda tangani TPP maka Indonesia harus menaati hak intelektual atau copyright, sekaligus penegakan hukumnya.
Sebenarnya soal bukti illegal download bagi amerika sangat mudah. Bisa ditelusuri dari IP yang digunakan saat download dan bisa diproses secara hukum. Namun banyak pengguna internet di Negara kita yang masih pakai IP dinamis, ini konsekwensinya akan dilakukan perubahan bila mengikuti TPP.
Demikian pula dengan hukum atau aturan tentang hak intelektual yang mendasari akan segera berubah mengikuti aturan di TPP, ini bila benar-benar masuk bergabung ke TPP. Memang Indonesia harus menghitung untung ruginya bila benar-benar ingin ikut serta di TPP, karena persoalannya tidaklah sederhana. Banyak untung-ruginya hingga wajar bila pemerintahan sebelumnya belum berani ikut TPP.
Indonesia adalah salah satu hotspot illegal downloading di dunia. Banyak IP dari Negara Indonesia yang masih aktif melakukan download illegal. Dengan menandatangani TPP maka royalty atas hak intelektual atau hak cipta akan harus dipenuhi. Bisa jadi akan mengalir banyak dollar keluar negeri.
Bisa jadi “nggak sumbut” atau tidak beruntung dengan ikut TPP. Lha wong orang kita sangat konsumtif dalam masalah hak cipta. Kita lebih suka menikmati karya luar negeri daripada karya sendiri.
Coba survey, siapa yang tak suka film barat, lagu barat, game luar, program atau software dari luar. Bisa diperoleh mayoritas menyukai karya luar negeri, ini konsekwensinya akan membuat transaksi perdagangan seperti dengan amerika bisa berat sebelah bila hak intelektual diberlakukan. Makanya banyak Negara yang keberatan dengan permintaan amerika ini tentang hak intelektual, konsekwensinya sangat “menyesakkan”.
