Sektor industri mengalami tekanan yang berat, semenjak kondisi ekonomi yang tak kunjung membaik. Padahal proyek pembangunan infrastruktur sudah mulai bergerak. Diduga tidak adanya link atau kesinambungan antara proyek pembangunan infrastruktur dan industri membuat perputaran ekonomi hanya sesaat dan terlihat semu.
Seperti diketahui banyak dari proyek infrastruktur ini tanpa melibatkan industri dalam negeri, baik dari investornya dari luar, juga ditenggarahi menggunakan bahan impor. Kondisi ini memang membuat pembangunan infrastruktur tidak memberikan pengaruh berarti pada kelangsungan industri nasional.
Banyak kalangan menyayangkan ketiadaan link antara proyek pembangunan infrastruktur ini dengan kebangkitan sektor industri nasional. Memang aturan pembangunan proyek infrastruktur yang masih longgar, membuat investor bisa melakukan langkah sesukanya dalam menggunakan komponen impor. Padahal momen belanja infrastruktur ini harusnya bisa menggerakan industri nasional dan memutar uang lebih banyak ke masyarakat.
Isu PHK masal menyeruak, karena memang industri sudah megap-megap dengan kondisi ekonomi yang sudah tidak kondusif. Kebijakan pemerintah yang tidak tentu arahnya membuat industri tersisihkan, ini terutama kebijakan impor yang lebih mementingkan indikator makro dibandingkan kelangsungan industri nasional. Saat terjadi kelangkaan, dengan mudahnya ijin impor dibuka, tanpa melihat kondisi industri di bawahnya.
Memang dilemma disaat kondisi ekonomi yang lesu, pemerintah dikejar untuk segera memperbaiki perekonomian nasional. Angka inflasi yang tinggi akibat naiknya harga barang paska penghapusan subsisi BBM, membuat banyak pedagang lebih melakukan impor dibandingkan untuk tetap menggunakan produk dalam negeri.
Ini juga didukung oleh pemerintah yang dengan segera memberikan ijin impor demi menahan laju inflasi yang sudah cukup tinggi. Semua ini bagai lingkaran masalah yang tidak menguntungkan, keputusan mengambil kebijakan ekonomi jangka pendek yang tidak tepat bisa mempengaruhi kondisi perekonomian dalam jangka panjang. Industri sudah tidak bisa bertahan lebih lama dengan rupiah yang masih melemah dan daya beli masyarakat yang masih menurun.
Harusnya saat melakukan proyek pembangunan infrastruktur, pemerintah lebih melibatkan industri dalam negeri. Pemerintah memiliki kuasa atas proyek yang ditenderkan sebagai kuasa dari anggaran proyek tersebut. Penggunaan komponen dalam negeri harusnya menjadi kewajiban tanpa perkecualian, silahkan siapapun pemenang tender bisa melakukan transfer of teknologi ke dalam negeri untuk komponen yang belum bisa dibuat di dalam negeri.
Prospek pertumbuhan ekonomi nasional memerlukan peran penting pemerintah sebagai pengguna anggaran dan proyek-proyek infrastruktur yang harusnya bisa mengembangkan industri nasional. Jangan sampai dana yang begitu besar untuk membangun infrastruktur ini keuntungannya malah lari keluar negeri. Pemerintah harus kreatif dalam memutar anggaran agar bisa lebih lama berputar di dalam negeri.
