Bila melihat lesunya ekonomi dan lambatnya pemulihannya, ternyata bisa diketahui dari rendahnya serapan anggaran pada beberapa proyek pembangunan. Penyebabnya masih hal klasik, persoalan birokrasi dan kondisi politis yang tidak kondusif. Ini bukan diartikan keadaan politik tidak stabil, tapi tindakan beberapa penegak hukum memburu pejabat di masa lalu membuat pejabat sekarang berpikir seribu kali.
Mereka tentunya tidak mau saat pensiun diciduk seperti yang terjadi saat ini. Ada dilemma memang dalam penegakan hukum yang menghambat proyek pembangunan. Ada persepsi terjadi kriminalisasi mereka yang pernah memegang proyek di masa lalu.
Perkaranya juga cukup klasik, tentang aturan yang ditabrak dan dianggap sebagai kerugian Negara. Padahal harus dilakukan untuk memberi layanan publik yang lebih baik, sebuah kreatifitas yang dinilai sebagai pelanggaran hukum atau korupsi. Tentunya ini membuat pejabat proyek semakin berhati-hati.
Meskipun yang diatas mendorong agar proyek cepat dilaksanakan, pada kenyataannya mereka tak akan bertanggung jawab saat pejabat proyek ini tersandung kasus. Kebanyakan atasan politik ini lepas tangan, sedang pejabat proyek yang tak punya link ke kekuasaan akan menjadi bulan-bulanan penegak hukum. Memang dilemma system politik dan birokrasi di negeri ini.
Ada semacam politisasi atau kriminalisasi pada pengelolaan proyek pembangunan, baik dari segi aturan, pegawasan atau evaluasi dan penyelesaiannya lewat jalur hukum. Pada perusahaan swasta suatu kerugian untuk menutupi kerugian yang lebih besar bisa diterima di dewan komisaris perusahaan, tapi tidak di system birokrasi kita. Persoalan kerugian sekecil apapun akan menjadi kerugian Negara yang harus dibayar dengan waktu, uang yang tidak sedikit saat berurusan dengan hukum.
Model birokrasi dan pemerintahan cara begini jelas akan menyebabkan lingkaran masalah yang tidak efektif. Pemerintahan terlihat sibuk tapi tidak menghasilkan apa-apa, sibuk oleh persoalan yang dibuat sendiri, dari aturan yang dibikin multitafsir. Kondisi inilah yang menghambat serapan pembangunan proyek yang pinginnya segera dilakukan.
Bukan tidak mungkin apapun terobosan yang dilakukan akan bisa di-nilkan saat posisi politis berganti. Memang akan terjadi aksi balas dendam atas perbuatan di masa lalu. Ini membuat Negara tidak akan pernah maju dan jalan di tempat.
