Tingginya inflasi menjadi alasan pemerintah untuk tetap membuka kran impor. Suatu yang dilematis, selain bisa merusak industri dalam negeri, kebijakan impor juga menambah beban bagi rupiah. Persoalan inflasi sebenarnya bisa diatasi tanpa membuka kran impor.
Disini pemerintah maunya menang sendiri, ingin praktisnya saja. Tidak mau bekerja membina dan memperbaiki industri dalam negeri. Padahal industri dalam negeri inilah yang bisa menekan inflasi dan menambah ketahanan rupiah.
Selama ini kebijakan impor yang carut marut menjadi awal dari kerusakan ekonomi rupiah. Persoalan ini sebenarnya jangan dilihat dari sisi kriminal atau pidana, karena semuanya akan tiarap dan pemerintah tidak akan bisa mendapatkan kerjasama dari berbagai pihak. Disini pemerintah menunjukan kelemahannya dalam mengendalikan dan mereformasi birokrasi.
Birokrasi tidak akan berubah dibawa todongan senjata atau ancaman penjara. Birokrasi di kebijakan perdagangan hanya bisa direformasi dengan kebijakan impor yang melindungi industri dalam negeri. Bila mau cepat, pemerintah harusnya total dalam bekerja, bukan dengan menggunakan bom untuk membasmi tikus.
Dari perombakan orang-orang di jajaran perekonomian masih menyisahkan kebijakan yang belum jelas arahnya. Persoalan ekonomi masih dicampur adukan dengan persoalan politik. Diprediksi banyak kalangan ini hanya memindahkan masalah ke persoalan lain yang lebih ruwet.
Bukan maksudnya pesimis, dari langkah yang diambil sudah bisa ditebak kemana arah kebijakan perekonomian nantinya. Memang pertimbangan politis akan selalu ada, namun budayakan politik yang transparan dan akuntabel. Setiap tindakan harus memiliki pertimbangan ke publik atau rakyat.
Memang akan selalu ada alasan soal rakyat ataupun mereka yang berlindung di sisi birokrasi. Pemerintah harusnya tetap konsisten dalam membangun ekonomi yang tidak konsumtif, makanya kebijakan impor harus melindungi industri yang menghidupi hajat orang banyak. Tidak ada alasan membela kepentingan makro yang sesaat, tapi menelantarkan kehidupan rakyat bawah.
Kebijakan impor harus selalu menimbang berapa banyak kerugian bagi industri nasional sebagai prioritas. Ini untuk memudahkan dalam menghandel situasi sulit saat terjadi polemik naiknya harga kebutuhan pokok. Jangan sekali-kali menggunakan kebijakan instant yang akan mengorbankan kehidupan rakyat bawah.
