Persoalan bongkar muat di pelabuhan yang lambat, membuat biaya logistik semakin tinggi dan menciptakan biaya ekonomi yang tinggi. Namun dengan efisiensinya bongkar muat di pelabuhan, juga bisa membuat produk impor dengan cepat membanjiri pasar domestik dan bisa menghancurkan industri dalam negeri. Memang jadi serba salah dalam kasus dwelling time ini.
Persoalan menjadi semakin ruwet, saat penegak hukum ikut masuk ke dalam lingkaran kasus dwelling time. Ini membuat persoalan di pelabuhan menjadi keluar dari kontek masalah yang sebenarnya. Harusnya keruwetan ini diselesaikan di atas, karena memang akar pemasalahan ada pada kebijakan yang tidak efektif.
Persoalan sebenarnya dari dwelling time ini ada pada kebijakan pemerintah yang tidak pasti arahnya dan koordinasi antar kementrian yang kacau. Memang persoalan dwelling time ini ada pada leadership yang lemah. Mereka yang berada di sana memang tidak kapabel dalam mengurusi persoalan ekonomi ini.
Bisa jadi yang di atas sudah tidak kapabel maka yang dibawah mengikutinya. Sebenarnya dari awal sudah harus “right man in the right place”, karena ini kunci dari penyelesaian kasus dwelling time dan berbagai masalah perekonomian yang ada. Bila tetap mempertahankan orang yang ada, akan menciptakan masalah baru dari persoalan yang sudah menumpuk.
Pada kasus dwelling time ini sudah terlihat lemahnya kebijakan pemerintah dalam melindungi dan mengembangkan industri dalam negeri. Pemerintah lebih memikirkan dirinya sendiri dibandingkan kebangkitan industri dalam negeri. Kebijakan impor yang amburadul ini juga diduga menjadi penyebab hancurnya industri dalam negeri.
Kran impor terlihat tidak diatur dengan baik dan dibuka selebar-lebarnya tanpa memikirkan nasib industri yang sudah menghidupi rakyat banyak. Pemerintah lebih suka pengusahanya menjadi pedagang atau importir. Pemerintah lebih tunduk akan tekanan Negara lain dalam memperbaiki kepentingan masuknya barang mereka.
Suatu hal yang bisa dibayangkan ke depannya dengan kondisi yang semakin tak menentu. Kebijakan yang sudah tidak berpihak ke industri dalam negeri ini sudah mulai terlihat dengan naiknya isu PHK masal. Mungkin saat perekonomian menjadi sangat terpuruk baru pemerintah mulai membuka mata.
