Menurut slogan pemerintah, pajak digunakan untuk membangun jalan, jembatan, gedung sekolah, dan prasarana umum lainnya. Namun benarkah pajak yang kita bayar dari tetesan keringat kita digunakan untuk pembangunan?
Sebenarnya pajak tidak sepenuhnya digunakan untuk membangun. Pajak digunakan untuk membayar pegawai negeri, TNI-polri, anggota DPR, presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, lurah, dan semua unsur pelayanan masyarakat. Lalu kenapa masih keluar uang lagi saat mengurus surat-surat di tempat layanan masyarakat?
Jawabannya bisa beragam, salah satunya ada beberapa tenaga kerja di tempat layanan masyarakat ini yang tidak digaji dari pajak. Jadi pastinya dibutuhkan welas asih bagi yang mengurus surat untuk memberikan ala kadarnya. Juga ada beberapa komponen surat menyurat yang tidak dibiayai oleh Negara atau diambil dari pajak. Jadi memang cukup beralasan diperlukan peran serta masyarakat dalam kelancaran jalannya layanan masyarakat ini.
Pajak juga tidak sepenuhnya memenuhi anggaran belanja Negara, sebagian harus utang ke luar negeri. Jadi jangan heran setiap tahunnya disisihkan uang dari pajak untuk membayar utang-utang Negara. Eh rakyat juga yang nanggung utang-utang Negara ini.
Pajak juga banyak yang tidak efisien atau efektif pemakaiannya. Seperti kasus jembatan yang baru diresmikan sudah ambruk, disini rakyat dirugikan. Kasus pembangkit listrik yang tidak optimal kapasitasnya sebelum akhirnya rusak, juga disini rakyat dirugikan.
Namun dari semua itu kebocoran anggaran adalah hal yang sangat merugikan rakyat. Setiap tahunnya selalu ada kebocoran, meskipun Negara sudah memiliki KPK, polri, BPK, dan puluhan lembaga lainnya yang mengawasi jalannya pembangunan. Tetap saja kasusnya tidak pernah turun, bahkan semakin menggila.
Namun yang lebih mengagetkan, sebenarnya uang pajak ini sudah habis buat belanja pegawai. Boleh dibilang hampir tidak tersisa buat membangun. Jadi kalau sebenarnya uang pajak untuk membangun, ini tidak sepenuhnya benar.
Meskipun secara kesatuan, pajak akan digabung dengan pendapatan Negara dari BUMN, utang luar negeri membentuk anggaran belanja Negara, namun secara kasar sebenarnya uang pajak ini habis buat mbayari para pegawai yang melayani kita ini. Jadi harusnya slogan pajak ini diubah, pajak untuk melayanimu atau pakai kata yang lebih manis lainnya.
