Kenaikan Anggaran Daerah tak Menjamin Urbanisasi Turun

14 August 2015

Pembagian anggaran untuk daerah menjadi lebih besar memang masih dipertaruhkan. Pengalaman sudah-sudah, anggaran daerah ini habis hanya untuk belanja pegawai. Dengan dinaikan akan diharapkan meningkatkan belanja modal dan bisa membuat perputaran uang lebih besar di daerah.

Perputaran ini dalam artian, daerah bisa menggunakan anggaran berlebih ini untuk menciptakan kesempatan kerja atau menyokong industri yang bisa menghasilkan nilai tambah. Ujung-ujungnya memang diharapkan bisa menghentikan jumlah penduduk yang mencari kerja di kota-kota besar.

Selama ini dan sudah bertahun-tahun, porsi anggaran belanja daerah habis buat belanja pegawai. Bila masih ada sisa, biasanya dihabiskan buat memperindah taman-taman kota, dan merapikan jalur protokol. Memang uang berputar, tapi berhenti dengan cepat karena digunakan untuk hal konsumtif.

Ini bukan berarti melarang daerah untuk memperindah taman kota, tapi lebih baik anggaran berlebih diprioritaskan untuk mengembangkan industri rakyat atau UKM yang bisa menjaring lebih banyak tenaga kerja. Porsi anggaran untuk pengembangan industri ini akan lebih bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Jauh lebih baik daripada dana ini digunakan untuk membangun fasum yang tak jelas peruntukannya. Ada memang dana block grant dari pemda yang biasanya dialokasikan untuk dana sosial. Biasanya yang tak punya akses ke pemda tidak akan mungkin mendapatkan dana ini.

Justru sebaiknya dana-dana berlebih ini digunakan untuk industrialisasi di daerah. Disini dalam artian mengembangkan keunikan daerah dalam mengembangkan ekonominya. Bila sudah unik dengan pertanian, maka bisa ditingkatkan untuk modernisasi system bertaninya.

Semua pengalihan anggaran yang besar dari pusat ini memang perlu standarisasi penggunaan atau guideline agar tepat sasaran. Jangan sampai digunakan akal-akalan agar dana tersebut habis. Memang ada kebiasaan di daerah dana dibikin habis untuk peruntukan yang tak jelas agar dana yang tersisa tak dikembalikan ke pusat atau menjadi pertanyaan lembaga pengawas BPKP.

Padahal justru pemakaian anggaran daerah harusnya diseragamkan dengan standar penyaluran yang terarah, agar diperoleh manfaat yang optimal. Daerah harus berkembang menjadi sentra ekonomi baru, hingga bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak. Sudah selayaknya urbanisasi akan berkurang dengan pelimpahan anggaran dari pusat ke daerah.

Jangan pula anggaran yang besar ini disuntikan untuk bank di daerah yang ujung-ujung hanya ditaruh di surat utang. Sudah lama cara ini dilakukan pemda-pemda yang kaya anggarannya untuk memutar uangnya sampai cair untuk tujuan pembangunan. Cara ini justru semakin menurunkan serapan anggaran bagi daerah dan merugikan daerah itu sendiri.
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »
logo
Copyright © 2013-2015. Analisa Investasi - All Rights Reserved
-->