Berita tarik ulur di Jakarta sudah disorot berkali-kali oleh media dan lembaga investasi internasional. Sering terjadi friksi yang mengemuka dan terjadi "kegaduhan", hingga menjadi sasaran empuk media. Padahal ini menjadi ‘concern” bagi investor asing yang masuk di pasar Indonesia.
Ada friksi di jajaran elite ekonomi yang bisa mempengaruhi kepastian arah kebijakan ekonomi. Sesuatu yang harusnya berada di belakang layar saat membuat kebijakan ekonomi. Ketidak akuran ini menjadi preseden buruk bagi kelangsungan sebuah investasi.
Investor memang bisa ragu bila aturan yang ada terus berubah, dalam setahun ini memang terjadi perubahan yang tidak tentu. Terlihat masih berlum satu arah dalam menelurkan kebijakan. Suatu yang sudah direncanakan masih menjadi polemik di pelaksanaannya.
Ini menandakan arah kebijakan ekonomi tidak satu arah, lalu siapa yang sebenarnya penentu kebijakan?
Politik memang tak akan bisa lepas dari tarik ulur, namun tidak untuk perekonomian. Pelaku usaha butuh kepastian, tidak bisa otoritas ini bilang A sedang otoritas lainnya bilang B. Ini sudah membuat kondisi investasi menjadi carut marut.
Persoalan kereta cepat adalah contohnya, betapa kecewanya investor saat proyek ini dibatalkan. Ini menandakan arah kebijakan ekonomi di sektor transportasi tidak satu arah. Satu departemen bilang A, satu departemen bilang B. Padahal semua ini harusnya sudah kuorum di rapat koordinasi, hingga tidak ada polemik lagi ke publik dan membingungkan investor yang masuk.
Boleh dibilang terjadi kerugian yang cukup besar di pihak investor saat proyek kereta cepat ini dibatalkan. Alasan pembatalan bisa dicari, tapi sudah dilihat investor sebagai tempat yang tidak kondusif buat investasi. Sungguh ironi bahwa pemerintah membuat aturan yang mendukung iklim investasi, tapi dalam tindakannya masih membuat investor bingung.
Boleh jadi rentetan peristiwa yang mengecewakan investor ini tidak sekali, tapi sudah berkali-kali. Publik dan investor sudah disuguhi oleh tata kelola Negara dan adminsitrasi yang carut marut. Wajar bila ada penilaian negatif pada investasi di Indonesia, tentunya ini yang berimplikasi pada larinya investor asing.
