Sudah bukan sekali ini saja impor beras dilakukan pada saat panen raya terjadi. Alasannya karena stok beras nasional belum mencukupi dan ditakutkan akan terjadi gejolak harga. Padahal bisa saja data stok beras ini tidak diupdate dengan baik, karena akibatnya bisa merugikan petani yang sedang panen raya.
Diberitakan pula kemarau panjang telah membuat banyak gagal panen. Ini juga menjadi alasan dari pemerintah melakukan impor beras. Meskipun bila data diupdate dengan baik, maka stok beras bisa lebih dari cukup setelah panen raya.
Dari beberapa peninjauan, banyak petani yang merasakan keganjilan. Tidak biasanya panen raya sepi peminat, karena dulunya padi baru menguning saja para tengkulak sudah gatal ingin memborong padi tersebut. Namun sekarang sampai mendekati panen, padi para petani ini tak ada yang menawar.
Diperkirakan sepinya peminat ini karena memang stok beras sudah cukup banyak di pasar. Apalagi dengan impor beras yang terus menerus dilakukan pemerintah. Dari data yang ada memang pemerintah impor beras dalam jumlah besar saat mendekati panen raya.
Akibatnya bisa dipastikan akan seperti sama pada panen-panen sebelumnya, harga padi akan turun dan ini sering merugikan petani. Rugi disini karena memang modal untuk mengarap sawahnya tidak tertutup oleh hasil panen. Tentu saja ini membuat pusing para petani dan menurunkan minat untuk bertani.
Diperkirakan jumlah petani murni atau yang mengeluti usaha tani secara penuh ini sudah menurun. Kebanyakan sudah tidak bisa lagi mengandalkan profesi tani ini, mereka banyak yang lari menjadi pekerja atau buruh di luar sektor pertanian. Karena memang sudah tidak mencukupi untuk hidup dari bertani.
Bila kondisi ini dibiarkan terus, maka otomatis akan menurunkan produksi beras itu sendiri. Mana mungkin pula program swasembada beras akan tercapai, bila produksi beras tidak bisa meningkat. Ada yang aneh dengan program pemerintah yang tidak konsisten dalam swasembada beras ini.
Terlihat pemerintah lebih mementingkan kondisi makro dalam menekan inflasi, daripada memikirkan nasib petani maupun program swasembada itu sendiri. Harusnya pula kebijakan impor beras ini tidak dilakukan saat panen raya. Pemerintah hendaknya bisa memiliki data logistik beras yang update hingga tidak merusak harga beras di tingkat petani.
