Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur memang sangat mendesak. Namun bukan berarti dengan me-merah-kan indikator ekonomi atau mengganggu ketahanan fiskal. Soalnya kebanyakan proyek infrastruktur dibangun dari komponen impor, ini yang harusnya tidak dilakukan.
Memang kelemahan di sektor industri sangat besar, dimana komponen produksi masih banyak yang impor. Juga ada banyak komponen yang bisa diproduksi di dalam negeri, harganya lebih mahal. Tentunya ini tidak ekonomis dalam membangun proyek infrastruktur, karena selain pemborosan, ini bisa dikategorikan korupsi.
Disini sebenarnya yang menjadi tugas pemerintah dalam mengurangi komponen impor dalam proyek infrastruktur. Dengan dana anggaran yang sangat besar, pemerintah diharapkan bisa memaksimalkan industri dalam negeri dalam menyediakan komponen untuk proyek infrastruktur. Andai tidak bisa membuat komponen tersebut, impor hanya menjadi opsi terakhir dengan prasyarat yang ketat.
Ambil contoh bisa saja dibikin model lisensi atau pemasok komponen tersebut harus diwajibkan membuatnya di dalam negeri. Tentunya dengan syarat TOT atau transfer of teknologi, sehingga pada akhirnya semua komponen bisa dibuat di dalam negeri. Selama ini mekanisme impor komponen industri atau barang jadi tidak memiliki kebijakan yang strategis.
Banyak kepala daerah dengan seenaknya menandatangani penyediaan barang mereka dengan impor. Padahal bisa diproduksi di dalam negeri, masalah kualitas sebenarnya bisa ditingkatkan dengan aturan yang ketat. Bila barang produksi dalam negeri diragukan kualitasnya, bukan berarti bisa seenaknya impor barang.
Kebijakan impor barang untuk infrastruktur harusnya lebih ketat dan strategis. Tujuannya agar industri dalam negeri berkembang dan semakin berkualitas. Bisa saja alasan percepatan pembangunan infrastruktur ini akan membuka kran impor, tapi konsekwensinya akan mematikan industri dalam negeri.
Lalu buat apa membangun infrastruktur bila pada akhirnya hanya membuat industri dalam negeri mati suri. Akibatnya akan kembali ke perekonomian Negara yang tergantung pada barang impor, sehingga ketahanan fiskal semakin dipertaruhkan. Ini yang membuat rupiah selalu dalam tekanan.
Sebaiknya pemerintah mengutamakan kondisi fiskal daripada memaksakan pembangunan proyek infrastruktur secara cepat. Komponen impor dalam pembangunan infrastruktur hendaknya diminimalkan, bahkan kalau bisa semua komponen dari dalam negeri. Apapun caranya sebenarnya bisa dilakukan, toh pemerintah yang punya uang, pasti punya kuasa dalam menjalankan proyek infrastruktur ini.
