Kesuksesan beberapa kota besar dunia membangun sektor property agaknya menarik perhatian pemerintah. Disini lahir ide untuk membuka kepemilikan asing pada sektor property. Padahal persoalannya bukan sekedar keuntungan yang diperoleh, tapi juga masalah lainnya yang tersembunyi.
Boleh saja meniru singapura atau dubai yang sukses membangun sektor propertinya. Mereka sebenarnya sangat ketat dalam kepemilikan asing di bisnis property ini, artinya masih dalam penjajakan atau evaluasi. Mereka tidak membuka 100 persen bagi asing untuk memiliki sebuah obyek property.
Ambil contoh kota dubai dengan gedung tertinggi di dunianya, sebenarnya kota ini sudah booming sebelumnya tanpa harus membuka kepemilikan asing. Otoritas dubai baru membuka kepemilikan asing ini pada beberapa tahun yang lalu, yaitu saat roadmap dubai sebagai megapolitan yang aman untuk dihuni sudah siap dengan membuat aturan yang ketat.
Seperti diketahui penduduk lokal dubai ini hanya 20 persen saja, sedang sisanya yang 80 persen adalah warga asing. Bayangkan bila benar-benar kepemilikan asing dibuka 100 persen, maka seluruh wilayah dubai menjadi milik asing. Ini yang membuat otoritas dubai membuat aturan yang ketat, asing hanya memiliki obyek property tertentu yang sudah diatur oleh otoritas dubai.
Juga pemerintah dubai membuat aturan ketat bagi developer yang membangun sektor property, mereka harus bekerja sama dengan pihak lokal. Jadi tidak ada kepemilikan murni asing pada pengelola property. Ini membuat semuanya masih di tangan kuasa warga lokal atau pemerintah dubai.
Warga asing boleh saja beli satu, dua apartemen, tapi tidak akan bisa memiliki seluruh gedung apartemen. Juga pengelolaan sebuah apartemen menjadi kuasa perusahaan lokal dan ini dengan ketat dijalankan. Lalu apakah hal ini bisa dilakukan di sini?
Tentunya ini kembali pada tujuan pemerintah dalam membuka kepemilikan asing di sektor property. Perlu diperhatikan aturannya saja belum ada dan belum diketahui oleh publik. Harapannya jangan meniru model PMA 100 persen pada sektor industri.
Boleh saja untuk menarik minat investor asing, tapi sudah keterlaluan. Amerika saja tidak pernah memberikan mayoritas kepemilikan asing atau individu. Mereka paling banter 10-20 persen saja. Tentunya ini bisa menjadi pertimbangan pemerintah untuk tidak mengulang kebijakan keliru di masa lalu.
