Sudah bukan rahasia lagi leletnya bongkar muat di pelabuhan. Kondisi ini sudah berlangsung lama dan tak ada seorangpun yang mampu mengatasinya. Ada banyak kepentingan yang bermain dengan berbagai alasan, hingga tak peduli akibat dari lamanya bongkar muat di pelabuhan.
Sudah lama pula biaya ekonomi tinggi ini berasal dari pelabuhan, dan banyak berperan dalam menurunkan daya saing ekspor maupun impor. Maka wajar bila banyak pelabuhan besar disini kalah dengan efisiensi pelabuhan di singapura. Semua terjadi karena memang tidak pernah ada reformasi birokrasi di pelabuhan.
Penataan lebih pada prosedural tanpa pernah menyentuh system dan ruwetnya birokrasi di sana. Terlalu banyak tuan yang bermain di sana, masing-masing menjadi bos dengan aturannya sendiri. Mereka tidak pernah memikirkan akibat dari lambannya bongkar muat ini, karena disitu adalah kekuasaan mereka atau rejeki mereka.
Lambannya bongkar muat di pelabuhan merupakan juga cerminan reformasi birokrasi yang lambat. Ada perubahan tapi tidak pernah menyentuh akar dari pelayanan yang efisien dan efektif. Selama ini pelayanan masih melakukan tatap muka yang menyebabkan sumber penyelewengan dan penyalahgunaan jabatan.
Program otomatisasi masih menyentuh pada hal teknis, tanpa pernah menyentuh system pelayanan terpadu di pelabuhan. Padahal peralatan bongkar muatnya sudah modern, impor semua dan mahal-mahal, tapi masih memakai system pelayanan kuno. Sistem yang masih menyisahkan kongkalikong dan korupsi.
Wajar bila pelabuhan di Indonesia tidak pernah bisa menyaingi pelabuhan singapura. Betapa hebatnya ongkos dan lama mengirim barang ke singapura dibandingkan dengan pelabuhan di seberang singapura. Lebih murah dan lebih cepat mengirim barang ke singapura.
Ini yang membuat banyak pengusaha kita yang membuat base atau cabang di singapura. Mereka para trader ini lebih untung dengan menaruh stok di singapura. Lebih memiliki daya saing daripada harus melalui pelabuhan di Indonesia.
Kondisi ini sudah lama terjadi dan orang sudah tidak heran lagi. Bila ada yang sampai marah, mungkin akan segera sadar rumitnya mereformasi birokrasi di pelabuhan. Ini sebenarnya juga berlaku pada birokrasi di semua layanan publik.
