Bila melihat kasus ijazah palsu ini sudah bukan barang baru. Ini sudah terjadi sejak lama. Biasanya saat pemilu kasus ini marak terjadi. Namun akhir-akhir ini lebih seru, bukan karena sudah menyentuh lembaga politis, tapi sudah merambah semua sisi.
Hampir semua profesi terlibat kasus ijazah palsu, dengan modus tentu saja pingin lebih sukses berkarir. Namun bagi wirausaha atau entrepreneur, ijazah bisa jadi tak berlaku disini. Bukan sesuatu di atas kertas yang menentukan kesuksesan berbisnis tapi keuletan, ketrampilan dan kemampuan diri yang berbicara.
Mungkin tidak heran kredibilitas sebuah lembaga atau profesi akan dipertanyakan bila berisi personal dengan ijazah palsu. Bisa jadi memiliki anggota yang berpendidikan tinggi, tapi tidak memiliki solusi dari setiap masalah. Bahkan cenderung hanya menciptakan masalah baru setiap kali.
Ini bisa dimaklumi, dari banyaknya persoalan bangsa yang tak kunjung usai, atau rendahnya daya saing suatu bangsa akibat SDM yang rendah mutunya. SDM palsu, karena memang bernilai di atas kertas tapi kosong di kemampuan. Hal inilah yang membedakan kapasitas pemilik ijazah palsu dengan yang lain.
Justru banyak orang dengan tanpa ijazah pendidikan tinggi bisa berkarya lebih hebat, wanita lagi. Bukan maksudnya menyinggung gender, ini lebih mengedepankan kemampuan daripada sebuah ijazah yang bisa dengan mudah dibeli. Makanya banyak yang keberatan saat sebuah PT menerima siswanya lewat jalur sumbangan pendidikan.
Ini dikawatirkan bisa menghasilkan lulusan yang hanya bernilai di kertas tapi kosong di kemampuan. Apalagi lembaga pendidikan tinggi seperti pencipta tenaga medis, dikawatirkan lulusannya bisa membahayakan para pasiennya. Kemampuannya pasti dipertanyakan, ini mengingat sehebat-hebatnya sang pendidik, kalau yang dididik sudah lemah secara fisik dan mental, maka hasilnya akan sia-sia saja.
Justru lebih baik PT tetap menerima mahasiswanya lewat jalur prestasi, yang akan memenuhi kriteria yang tinggi secara fisik dan mental. Memang kasus ijazah palsu ini bisa ada sejak komersialisasi pendidikan, serta lemahnya pengawasan Negara. Semua pada akhirnya kembali ke pemerintah yang memiliki otoritas dan perangkat dalam menyelenggarakan pendidikan di negeri ini.
