Dalam beberapa tahun ini terjadi kemunduran ekonomi di Indonesia, dengan menurunnya GDP dan pertumbuhan ekonomi. Namun bukan malah bergerak mengatasi persoalan ini, Indonesia malah sibuk sendiri dengan konflik agama, rasial, pasal karet, balas dendam politis, yang notabene bisa bikin investor meragukan kepastian hukum di negeri ini. Investor pastinya ingin stabilitas politik dan hukum agar investasinya aman dan menghasilkan.
Meski kita sukses mengaet investasi masuk dari tax amnesti tapi masih kalah dengan apa yang diraih oleh Myanmar, vietnam bahkan Pilipina. Negara yang kacau balau oleh konflik di pilipina selatan dan perang narkoba ini masih membukukan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Investasi yang masuk juga cukup bagus untuk negara yang situasinya belum kondusif.
Padahal bila dibandingkan dengan Indonesia yang notabene sudah dua tahun pemilu, artinya sudah dalam posisi take off, tapi masih bergelut dengan persoalan domestik yang bagai lingkaran setan tak tahu ujungnya, berputar-putar tanpa pernah selesai. Indonesia terlihat lebih suka jalan di tempat atau mundur.
Persoalan hukum yang menjerat pejabat dimasa lalu diungkit lagi, padahal kasus ini sudah cukup membuat investor enggan masuk sebelumnya. Politik dan hukum di Indonesia memang meragukan dan tidak pasti. Hari ini bisa A besuk bisa B. Padahal investor butuh kepastian hukum.
Hukum tajam ke bawah dan tumpul di atas menandakan adanya unsur politis dan uang yang bermain. Hukum hanya dimiliki oleh mereka yang dekat dengan kekuasaan atau bermodal besar. Mereka yang tak memiliki itu akan dengan mudah menjadi tersangka dalam sekejab.
Juga kesenjangan ekonomi yang bisa dipermainkan menjadi kasus politis. Mereka yang terpinggirkan bisa menjadi bom waktu di kemudian hari, hanya membutuhkan pemicu maka akan terjadi kerusuhan sosial yang mahal harganya. Menangkap rakyat kecil yang mencuri atau menjarah untuk makan bukanlah sebuah prestasi, tapi menangkap pejabat yang tengah berkuasa karena melanggar hukum adalah kepastian hukum.
Investor memang punya hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Bila terus dikejar-kejar akibat rezim yang berganti, tentunya ini memberi sinyal negatif buat investor. Sayang sekali negara sebesar Indonesia ini mundur oleh demokrasi yang tidak memiliki kepastian hukum dan mereka yang haus oleh kekuasaan.
