Keputusan pemerintah melarang ojek online menimbulkan dua sisi dampak yang berlawanan. Banyak pihak menganggap larangan terhadap ojek online ini bisa memiliki dampak negatif bagi perekonomian. Meskipun pada dasarnya memang penggunaan kendaraan roda dua untuk angkutan umum menyalahi aturan.
Penyebabnya juga dari pemerintah sendiri yang sejak awal membiarkan ojek ini tumbuh berkembang. Jauh sebelum ojek online ini muncul, sudah ada ojek tradisional yang melayani rute jalanan umum. Pembiaran ini menyebabkan munculnya ojek online.
Padahal ojek online ini diperkirakan sudah menyerap ribuan tenaga kerja bahkan jutaan, tanpa satu sen-pun uang Negara. Pemerintah dinilai tidak peka akan nasib mereka yang hidup dari ojek online dan manfaatnya dari sisi ekonomi yang sangat besar. Juga diperkirakan ada ketidak sinkronan antara policy di kementrian.
Bukankah presiden sendiri yang mengapresiasi dan membanggakan ojek online ini? Bukankah presiden sendiri yang memamerkan ojek online ini dalam kunjungan ke Amerika? Keputusan larangan ini tentu saja disesalkan banyak pihak yang memandang langkah pemerintah ini terlalu birokratif.
Ada semcam ketidakpaduan dalam kebijakan di pemerintah, masing-masing jalan sendiri. Ini bisa juga disebabkan oleh aturan yang tidak padu, disamping pola kementrian yang masih birokratif. Memang berlawanan dengan nafas dari paket deregulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Ada semacam preseden buruk atas larangan ojek online dan taxi online ini terhadap ekonomi, terutama iklim berinvestasi. Persoalan aturan yang birokratif atau kaku dan aturan yang berubah-ubah hingga bisa merugikan investasi. Semangat gerakan menarik investasi bisa tercederai dengan adanya larangan ini.
Satu hal yang mungkin menjadi pertanyaan besar, apakah larangan ojek online ini sepengetahuan presiden. Soalnya kontradiksi dengan visi presiden membangun dan mempercepat laju perekonomian. Apalagi bila melihat manfaat besar ojek online ini bagi perekonomian, maka larangan ini menjadi hal yang disayangkan.
Harusnya pemerintah bisa memberi solusi, dengan permen atau perpres yang akan mengakomodasi ojek online ini ke dalam angkutan umum. Disini memang perlu tangan dingin dan kreatif dalam mengembangkan potensi bagi perekonomian daripada mematikan hal-hal yang baik. Namun bisa jadi ada pihak yang dirugikan dengan ojek online ini sehingga larangan ini akhirnya muncul, ini menyangkut omset angkutan umum tradisional yang tersaingi oleh kehadiran ojek online ini.
