Sebenarnya Indonesia sudah tertinggal jauh dalam aturan kepemilikan asing di sektor property. Negara lain sudah jauh hari dan memiliki strategi marketing yang bagus. Sedang kita keluarkan aturan di saat kejepit oleh gejolak rupiah, tanpa strategi yang jelas.
Tentu saja peluangnya tetap ada, ini mengingat Indonesia memiliki tempat strategis yang komersil maupun yang menawan. Diperkirakan kawasan bisnis Jakarta dan daerah wisata di Bali akan mendapatkan peluang yang menguntungkan. Meskipun investor akan pikir panjang pula dengan aturan yang mungkin bisa berubah di kemudian hari.
Tidak seperti di Negara lain aturannya jelas dan terjamin, disini ganti pemerintahan bisa berubah aturannya. Investor asing akan mempertimbangkan hal tersebut, sehingga orientasi pembelian property bisa berjangka pendek. Ini artinya bukan untuk tempat tinggal, tapi hanya sebagai investasi atau sekelas broker.
Lain dengan Inggris atau singapura dalam menjual sektor propertinya. Mereka memiliki strategi yang jitu dan memanfaatkan pundi-pundi propertinya. Harga property di Inggris secara jitu sudah digarap dan dikelompokan menurut tempat tinggal maupun komersial. Aturannya juga sudah jelas, dikelola oleh dewan kota secara ketat.
Tidak ada yang berani merubah atau merenovasi tanpa ijin dari dewan kota, karena bisa mengalami saksi dan tindakan yang tegas. Disini aturannya belum jelas, sehingga investor akan pikir panjang, soalnya untuk investasi property dibutuhkan rasa aman dan fasilitas pendukung lainnya. Bagi foreigner yang ingin tinggal, kawasan di Indonesia masih belum memadai fasilitasnya.
Ini menyangkut tempat pendidikan, layanan kesehatan, serta fasilitas pendukung lainnya. Dari berbagai survey internasional, Jakarta juga dikenal dengan tempat yang mahal biaya hidupnya, minim fasilitas pendukung serta tidak ramah terhadap orang asing. Kita tidak memiliki image yang bagus di mata foreigner.
Bila memang aturan kepemilikan asing ini untuk menarik investasi mereka, maka pemerintah harusnya melakukan strategi pemasaran yang jitu. Jadi jangan karena kepepet, trus buat kebijakan untuk menarik investor masuk dengan modal seadanya. Pastinya akan sulit laku, karena pesaingnya banyak.
Buat apa beli property mahal-mahal, bila fasilitas pendukungnya minim atau tidak ada. Ini harusnya menjadi pertimbangan pemerintah sebelum membuat kebijakan untuk memperbaiki ekonominya.
