Persoalan waktu bongkar muat barang di pelabuhan atau dwelling time yang sempat mencuat kembali meredup. Ini karena sejak persoalan ini masuk ranah hukum, semua pihak menjadi patuh dan tiarap. Padahal ini menyimpan “bom waktu” yang setiap saat akan membuat masalah lagi.
Kabar tentang adanya mafia juga menjadi kabur dan jadi isapan jempol. “Prejudice” yang tanpa fakta membuat persoalan semakin jauh dari penyelesaiannya. Masing-masing pihak punya alasan pembenar sehingga kasus dwelling time ini kembali pada persoalan administrasi birokrasi yang semrawut.
Padahal bila pemerintah bisa sabar dan cekatan, mereka bisa menangkap siapapun yang bermain di pelabuhan. Tak perlu marah-marah yang hanya akan membuat siapapun bersikap manis. Persoalan di pelabuhan harusnya diselesaikan secara teknis, memperbaiki sistem yang sudah berjalan, tanpa perlu merubah system yang ada.
Soalnya bila terus-terusan merubah system, maka setiap ganti pejabat ganti lagi sistemnya. Ada semacam intervensi politis dalam persoalan di pelabuhan. Ini yang membuat kasus yang sebenarnya teknis menjadi lebih politis. Selamanya tidak akan pernah selesai dan tidak akan meningkatkan efisiensi di pelabuhan.
Pelabuhan memang hanya satu-satunya pintu masuk dengan operator tunggal. Ini yang membuat monopoli dan tidak adanya persaingan usaha. Kondisi ini membuat siapapun yang membutuhkan pelabuhan tidak memiliki pilihan yang terbaik.
Apalagi dengan system tatap muka yang masih dilakukan dalam segala urusan, membuat persoalan tetap jalan di tempat. Apapun kebijakan yang diambil hanya penyelesaian sementara dan bisa kambuh lagi sewaktu-waktu. Padahal kita memiliki banyak pelabuhan, bila tidak ditemukan standarisasi pelayanan yang terbaik, maka hanya menjadi penghambat dalam alur distribusi barang.
Sudah harus mulai dipisah kebijakan dan persoalan teknis di pelabuhan. Akar dari persoalan adalah campur aduknya kebijakan dan hal teknis di pelabuhan. Memang kebijakan akan memerlukan ijin atau tatap muka, ini selalu yang menjadi celah. Penyederhanaan system atau apapun itu akan tetap sia-sia selama masih dalam satu atap antara teknis dan kebijakan.
Jangan pula terpaku pada persoalan superfisial yang membuat permasalah pokok menjadi kabur dan merembet kemana-mana. Mungkin itulah mafia yang dengan mudah bisa lolos dari kambing hitam persoalan pelabuhan.
