Bagi penggemar film action mungkin sudah terbiasa dengan adegan baku tembak antara tokoh antagonis dengan protagonis. Biasanya tokoh jahat akan menang duluan, sebelum akhirnya lakon menang kemudian. Kondisi ini ternyata terjadi juga di dunia nyata, dimana ketidakpastian hukum membuat adegan begini terpapar ke publik, parahnya lagi masing-masing memiliki kaki tangan di penegak hukum.
Akibatnya terjadi adu kuat, dimana pengaruh politis lebih kuat dalam penegakan hukum. Sungguh suatu kondisi yang mencemaskan dari sisi pandang pelaku usaha. Ketidakadaan kepastian hukum, dengan isi penegak hukum yang membekingi kepentingan politis, membuat negeri ini tak nyaman buat berbisnis. Bukan berprasangka berlebihan, karena semua terlihat jelas di mata publik.
Adu kuat ini sudah tidak melihat hukum sebagai pelindung ataupun dasar tertinggi, melainkan memanipulasi hukum demi kepentingan politis. Keadaan ini sudah tidak bisa ditolerir oleh para pelaku usaha. Berbisnis pingin pijakan aturan yang pasti, agar tidak memberi masalah atau dibikin masalah.
Ada celah dalam hukum yang bisa digunakan penegak hukum untuk membuat masalah. Tentunya hal ini membuat ketidakpastian, ini memberi rasa tidak nyaman bagi pelaku bisnis. Kondisi ini harusnya diperbaiki oleh pemangku kebijakan, jangan malah digunakan untuk kepentingan politis semata.
Bagaimanapun juga publik tidak buta akan hal tersebut, hanya sering sulit mencari harapan dari orang-orang yang telah diberi tanggung jawab. Mereka terlihat baik saat pemilu, namun lupa diri saat berkuasa. Suatu hal yang bikin kesal sekaligus meragukan kualitas system demokrasi yang sedang dibangun.
Sekarang media darling menjadi lakon saat pemilu, dan juga menjadi tokoh jahat saat berkuasa. Ini yang bikin semakin meragukan arah demokrasi negeri ini. Harusnya system demokrasi bisa menghasilkan kepastian hukum atau produk hukum yang bisa adil bagi semua pihak.
Ini akibatnya bila bad guys in the power, terlalu banyak pengorbanan yang tidak perlu. Juga terlalu banyak akibat buruk bagi kelangsungan ekonomi. Sudah saatnya media menjadi milik publik, tidak boleh ada media yang dikuasai oleh perseorangan atau kelompok.
