Penyediaan sejuta rumah murah bagi buruh adalah komitmen pemerintah dalam mensejahterahkan buruh. Meskipun terlihat baik tapi tidak memuaskan para buruh. Hal ini karena pemerintah mengesampingkan persoalan mendasar dalam kebijakan upah buruh.
Memang masalah upah buruh ini menjadi “mission impossible” bagi pemerintah. Mencoba mempertemukan dua kepentingan antara buruh dan pengusaha adalah seperti mempertemukan dua sisi koin mata uang. Mereka berhubungan erat tapi memiliki kepentingan yang bertolak belakang.
Upah buruh yang lebih baik berarti beban yang lebih berat bagi para pengusaha. Maka tidak heran pemerintah mencari hal lain seperti menyediakan rumah murah bagi para buruh, daripada harus memenuhi kenaikan upah buruh yang memberatkan dunia usaha. Biasanya pemerintah maupun pengusaha selalu beralasan bahwa upah buruh sudah cukup layak dan lebih baik daripada sebagian Negara di Asia.
Memang secara nominal lebih tinggi daripada sebagian Negara asia seperti Vietnam, kamboja, namun bandingkan juga biaya hidup di Negara tersebut. Harga kebutuhan pokoknya terutama untuk pangan memang lebih murah di Vietnam dan kamboja. Andai pemerintah bisa menyediakan biaya hidup dan harga kebutuhan pokok yang lebih murah, tentunya akan menurunkan dorongan kenaikan upah buruh.
Penyediaan rumah murah tidak serta merta mensejahterahkan buruh, karena upah yang diterima sudah cukup pas-pasan untuk biaya hidup yang tiap hari sudah meroket. Belum lagi nantinya hidup di perumahan yang biaya hidupnya jelas semakin lebih tinggi. Persoalan ini jauh dari pertimbangan pemerintah.
Langkah yang diambil lebih sekedar mengalihkan ke persoalan baru yang lebih rumit. Bagi pengusaha juga demikian program penyediaan rumah murah ini juga akan menimbulkan efek berantai nantinya. Ada hal yang bisa berlanjut dan menjadi beban baru bagi pengusaha.
Sudah iklim usaha sedang lesu, masih ditambahi lagi dengan beban baru yang bisa menurunkan daya saing usaha mereka. Semua ini adalah beban yang sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam mensejahterahkan buruh dan menjaga iklim usaha. Tugas pemerintah yang harusnya bisa mengontrol harga kebutuhan pokok hingga upah buruh bisa mencukupi kehidupan mereka secara layak.
Iklim usaha yang kondusif dengan menjaga kepercayaan public yang rasanya sudah tidak diperoleh lagi sehingga banyak investor lari keluar. Ada kegagalan pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya hingga merembet mempengaruhi kesejahteraan buruh dan iklim usaha. Sebenarnya tidak perlu program yang muluk-muluk dan terlalu jauh, seperti membangun sejuta rumah murah.
Cukup pemerintah menjaga harga kebutuhan pokok dan menjaga kepercayaan public. Ini sudah bisa menyelesaikan banyak persoalan buruh dan pengusaha. Tanpa harus menekan buruh agar menerima upah yang ada atau menekan pengusaha agar menaikan upah buruh. Persoalan mendasar yang harusnya menjadi pondasi dalam pembangunan perekonomian, jaga harga bahan kebutuhan pokok dan kepercayaan publik.
