Wajar saja bila dinas pajak bernafsu membuka data rekening beberapa saat lalu, karena memang setoran pajak yang ditargetkan tidak tercapai. Walhasil segala cara digunakan memburu mereka yang mangkir dari membayar pajak. Bisa juga untuk mereka yang membayar pajaknya jauh dari yang seharusnya.
Namun langkah ini menjadi blunder, ini mengingat adanya Undang-Undang tentang kerahasiaan data perbankan. Juga siapapun tidak rela membayar pajak lebih banyak dari yang sudah dilaporkan. Apalagi model penggunaan anggaran juga tidak efisien dan salah sasaran.
Kondisi ini memang bukan wewenang dinas pajak, karena memang mereka tidak memiliki akses ke penggunaan uang dari hasil pajak. Ini hanya memberi tanda bagi pemerintah yang menjalankan anggaran agar lebih efisien dan tidak bocor sana-sini. Bila melihat ketimpangan yang ada memang hanya bikin males untuk membayar pajak, buat apa bayar lebih bila hanya digunakan seenaknya.
Memang sebuah dilemma, ini mengingat angka pemilik rekening di atas 2 Milyar cukup banyak. Suatu gambaran jumlah wajib pajak yang gemuk dan tidak tersentuh. Meskipun bisa pula data sering tidak memberikan realitas yang ada. Seperti aliran utang yang bisa berupa kas, bisa pula anggaran yang sedang berjalan.
Semua ini karena memang belum transparan dan tertib administrasi keuangan pemerintah yang tak kunjung efektif. Jamannya Sri Mulyani, rekening liar ini sudah ditertibkan dan banyak yang ditutup. Bila itu muncul lagi, bisa jadi kemundurun dari birokrasi pemerintah saat ini.
Juga overproteksionis moneter rupiah yang hanya bikin uangnya terlihat banyak, tapi masih keok terhadap dollar. Saat begitu sulit mendapatkan dollar, akan selalu ada celah mereka menanam duitnya di luar negeri. Meskipun ditenggarai adanya system moneter yang subyektif.
Kenapa saat rupiah lagi turun aliran dollar dari luar dihentikan dengan segera. Sesuatu yang sulit dimengerti, ini mengingat karena menganut float currency. Maka tidak heran banyak yang berprasangka adanya kepentingan dari naik turunnya rupiah. Maksudnya bukan untuk kepentingan rupiah, tapi untuk bisnis pihak tertentu.
Masih seputar administrasi Negara, memang masih banyak mereka yang juga berbisnis sambil mengurus adiministrasi Negara. Sesuatu yang sebenarnya dibolehkan tapi tidak transparan sehingga kepentingan mereka lebih besar dari kepentingan public. Ini yang harusnya ditata dulu sebelum bernafsu membuka rekening para nasabah bank.
Langkah tersebut hanya membuat system perbankan menjadi tidak stabil dan makin banyak dana yang ditanam di luar negeri. Pemerintah harusnya lebih berbuat untuk jangka panjang dan bukan menuntaskan target yang menjadi kepentingannya. Bukannya melakukan hal pendek semata.
Memang butuh perbaikan administrasi keuangan yang radikal, agar kemajuan pembangunan bisa dipercepat. Soalnya yang lainnya sudah pada berlari, eh yang disini masih santai-santai saja. Semakin tertinggal akan terjebak sebagai Negara dengan daya saing yang rendah dan tertinggal oleh Negara yang sebelumnya mencontoh kesini.
